Friday, April 29, 2011

Sekilas Tentang Kapal Pengawas KKP

Jumlah Kapal Pengawas Tergolong Minim
JAKARTA (Suara Karya) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, sarana untuk pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kapal patroli, tergolong minim dan hanya mencapai 24 unit Keterbatasan ini membuat kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia tidak optimal karena tidak sebanding dengan cakupan luas perairan laut

"Idealnya dari hasil penelitian Badan Riset KKP, kita seharusnya paling sedikit memunyai 80 hingga 90 unit kapal pengawas. Namun, memang saat ini hanya bisa diberikan negara untuk pembelian 24 kapal pengawas," kata Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) KKP Willem Gasperz di sela pertemuan 100 Nakhoda dan Perwira Kapal Pengawas RI di Jakarta, Rabu (10/2) malam.

Menurutnya, apabila setiap tahun KKP mampu membeli dua hingga tiga kapal dengan dana APBN, maka untuk mencapai jumlah kapal pengawas yang ideal memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, KKP akan mencoba membuat terobosan melalui skema kredit komersial untuk pengadaan kapal dan rencana ini telah disetujui oleh Bappenas.

Rencananya, melalui kredit akan dilakukan pengadaaan sebanyak empat unit kapal Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SK1PI) dengan panjang 60 meter. Saat ini proses tendernya sudah dilakukan. Willem menjelaskan, saat ini jumlah nakhoda dan perwira kapal pengawas KKP mencapai 345 orang dan semuanya berstatus pegawai negeri sipil. "Jumlah ini masih sangat kurang sehingga kami akan menambah 60 nakhoda dan perwira kapal pengawas dari tenaga kontrak. Nanti, apabila ada empat kapal SKIPI, maka kami akan menambah lagi tenaga kontrak," katanya.

Dia juga menjelaskan, pentingnya lugas pengawas perikanan yaitu untuk memeriksa kapal-kapal ikan asing maupun kapal ikan lokal yang beroperasi di wilayah laut Indonesia. Ini termasuk kelengkapan surat-surat perizinan dan persyaratan kelautan dan juga surat izin kapal penangkap ikan.

Sasaran pengawasan ini untuk menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada di laut Ini karena akan berbahaya bila setiap orang secara bebas melakukan eksplorasi sumberdaya laut tanpa ada aturan. "Jadi harus ada pengaturan dalam mengekplorasi sumber daya laut agar kondisinya terpelihara atau bisa berlanjut sehingga bisa dinikmati oleh generasi mendatang," ujarnya seraya mencontohkan eksplorasi sumber daya laut yang tidak diatur di kawasan selatan Papua, mulai dari Timika sampai ke Afona. (Bayu)

Friday, April 15, 2011

Penangkapan Kapal Malaysia Karena Langgar Batas

 

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menegaskan bahwa aparat Indonesia menangkap dua kapal Malaysia karena mereka telah melanggar batas negara dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

"Sampai hari ini Malaysia cenderung masih mengulur-ulur waktu untuk membicarakan masalah perbatasan," kata Fadel di Jakarta, Selasa.

Padahal, menurut dia, Kementerian Kelautan Indonesia telah berkali-kali menawarkan kepada Malaysia untuk membicarakan tentang agenda permasalahan perbatasan antara kedua negara.

Ia menegaskan, akar dari persoalan terkait penangkapan kapal nelayan adalah masalah perbatasan. "Kita harus membicarakan garis batas dengan Malaysia agar terdapat batasan yang jelas," katanya.

Rencananya, Fadel akan mengagendakan untuk membicarakan masalah perbatasan dengan Malaysia pada rapat konsultasi yang dijadwalkan digelar pada Agustus 2011.

Kapal Pengawas Hiu 001 milik Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap dua kapal asal Malaysia pada Kamis (7/4).

Kedua kapal Malaysia yang masing-masing berawak lima orang berkewarganegaraan Thailand itu ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.

Kapal yang ditangkap antara lain KM KF 5325 GT 75,80 ditangkap pada posisi 04 derajat 35`02" N/099 derajat 24`01" E dengan nahkoda berinisial KLA.

Sedangkan kapal lainnya adalah KM. KF 5195 GT 63,80 ditangkap pada posisi 04 derajat 40`50" N/099 derajat 25`00" E dengan nahkoda berinisial NHOI.

Keduanya ditangkap karena tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah RI serta penggunaan alat tangkap terlarang Trawl.

Dengan demikian, keduanya melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 92 Jo pasal 93 ayat (2) Jo pasal 86 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Usai ditangkap, kedua kapal langsung dibawa ke dermaga Lantamal I Belawan dan langsung dilakukan pembongkaran ikan sebagai barang bukti untuk disimpan di suatu tempat agar tidak rusak, dengan disaksikan Kepala Stasiun Pengawas Belawan.

Sumber: antaranews.com